0
0
Kenaikan harga energi global terus menjadi perhatian utama, terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara yang mayoritas merupakan importir neto bahan bakar fosil. Peningkatan biaya minyak mentah dan gas alam secara langsung memicu lonjakan harga produksi di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga transportasi. Beban ini kemudian diteruskan kepada konsumen, mengakibatkan inflasi harga barang dan jasa pokok yang signifikan.
Situasi ini menciptakan dilema kebijakan yang kompleks. Sementara subsidi dapat meredam gejolak sosial, langkah tersebut juga menguras anggaran negara yang bisa dialokasikan untuk pembangunan atau pemulihan pascapandemi. Di sisi lain, membiarkan harga energi naik tanpa intervensi berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan. Otoritas harus menyeimbangkan stabilitas harga dengan daya beli.
Beberapa negara, seperti Thailand dan Filipina, mulai mencari diversifikasi pasokan energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi kerentanan jangka panjang terhadap volatilitas harga global. Namun, investasi besar dan waktu yang dibutuhkan untuk transisi ini berarti solusi jangka pendek masih berkutat pada manajemen harga impor dan pengawasan rantai pasokan.
Keberhasilan menahan inflasi sangat bergantung pada perkembangan geopolitik yang memengaruhi pasar energi serta respons terkoordinasi dari bank sentral di seluruh kawasan dalam mengelola ekspektasi harga. Tekanan inflasi yang persisten berpotensi memicu pengetatan moneter lebih lanjut.
Kenaikan harga energi global secara signifikan mendorong inflasi di Asia Tenggara, memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan pemberian subsidi yang menguras anggaran dengan risiko perlambatan ekonomi, sekaligus mendorong upaya diversifikasi energi sebagai solusi jangka panjang.
